Rakyat Sengsara Akibat Salah Kelola SDA

  

HTI Press. Bengkulu- Kekayaan alam Indonesia sangat besar namun karena dikelola dengan sistem demokrasi dan kapitalisme, rakyat banyak tidak menikmati hasilnya. “Saatnya tinggalkan demokrasi dan kapitalisme dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia!” ujar pakar ekonomi syariah Dr Arim Nasim dalam Seminar Nasional: Paradoks Demokrasi dan Kapitalisme dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam, Ahad (24/2) di Aula KPPN, Bengkulu.
Dengan sistem demokrasi dan kapitalisme tersebut, kekayaan alam dirampok secara institusional. Sehingga perusahaan asing dengan leluasa merampas harta kekayaan umat, termasuk tambang emas di Papua yang dikeruk Freeport.

Padahal, tegas Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut, keberadaan perusahaan asing di Indonesia adalah haram dengan dalil al-Hadits tentang pengelolaan barang-barang milik umum.
“Bersandar pada hadits itu, pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang menyerahkan pengelolaan kekayaan alam di Indonesia yang sangat melimpah ini kepada swasta asing,” tegasnya.
Ironi pengelolaan sumberdaya alam dalam bingkai sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme, juga diungkapkan oleh pembicara lainnya. Dr Suprapto, pakar benih Universitas Bengkulu, menyatakan kedaulatan pangan yang berarti kedaulatan benih saat ini hanya isapan jempol.
“Bisnis perbenihan banyak dikuasai oleh asing seperti Monsanto Amerika,” ungkapnya.
Lain halnya Dr Irnad yang mempresentasikan makalah berjudul Pembangunan Pertanian Setengah Hati. Ia mempertanyakan political will pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam program-program pemberdayaan masyarakat petani.
“Pemerintah lebih mengutamakan proyek yang menguntungkan pemain pasar ketimbang community development,” tudingnya.
Ironisnya lagi, ungkap pakar Ilmu Lingkungan Universitas Bengkulu tersebut, pengelolaan SDA —karena pandangan hidup yang jauh dari etika agama Islam yang baik— justru mengakibatkan rusaknya lingkungan  dan berbagai bencana alam.
Sedangkan Ketua HTI Bengkulu Sepri Widiono, ketika menjawab pertanyaan sejumlah wartawan media cetak dan eletronik menegaskan bahwa Bengkulu juga tidak luput dari praktik pengelolaan SDA yang menyimpang dari ajaran Islam.
Untuk itu dia mengingatkan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamzah agar berhati-hati dalam membuat kebijakan dan kebijakan pro rakyat hanya ada dalam sistem syariah Islam.[]Abu Ilham Al Ghazali/Joy

http://hizbut-tahrir.or.id/2013/02/26/rakyat-sengsara-akibat-salah-kelola-sda/